Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menggelar Dialog Kebangsaan Dalam Rangka ‘Kewaspadaan Nasional Terkait Masuknya Orang Asing atau Sindikat Internasional ke Wilayah Indonesia’. Acara ini dihadiri Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Sesditjen Didi Sudiana, SE, MM, Direktur Kewaspadaan Nasional, Dr. Akbar Ali, M.Si, Kasubid Pengawasan orang asing dan Lembaga Asing Dr. Andi Muhamad Yusuf , M.Si, Damdim 1610 Klungkung Letkol CZI. Paulus Joni Simbolon, dilaksanakan di Wyndham Tamansari Jivva Resort, Lepang, Klungkung, Bali pada Jumat (24/4).
Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri Didi Sudiana mengatakan bahwa arus globalisasi menggambarkan bahwa dunia yang luas sudah tidak dibatasi oleh sekat-sekat jarak dan waktu, antar individu dan masyarakat hingga negara. Proses integrasi ekonomi, masyarakat dan budaya terus berjalan melalui penyatuan jaringan komunikasi dan perdagangan antar negara.
“Indonesia negara cukup besar dan dengan lalu lintas orang asing yang cukup tinggi hal ini bisa jadi dampak positif namun di sisi lain ada dampak negatif yang harus diminimalisir,” kata Didi Sudiana.
Direktur Kewaspadaan Nasional, Akbar Ali menambahkan landasan filosofis Kewaspadaan Nasional adalah konsep stabilitas dan faktor-faktor yang akan mengakibatkan disintegrasi atau instabilitas yang meliputi ancaman terorisme, kejahatan trans-nasional. Kebijakan strategis Kemendagri untuk mendukung tugas Kepala Daerah dalam memelihara trantibmas melalui pelibatan partisipasi masyarakat yang dibentuk dalam beberapa forum yakni forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), forum kerukunan umat beragama (FKUB) dan forum pembauran kebangsaan (FPK).
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta sangat menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga sempat memaparkan salah satu program Pemkab Klungkung yakni _entrepreneur_ masuk desa yang mendata masyarakat KK Miskin untuk bekerja keluar negeri baik itu di darat maupun di kapal pesiar atau dapat bekerja di daerah perhotelan di Nusa Penida ,
“ Program ini nantinya diharapkan bisa membantu masyarakat terutama KK miskin yang berkeinginan bekerja ke kapal pesiar,’ujar Bupati Suwirta.
Selain itu, Bupati Suwirta juga menambahkan arus globalisasi antar dunia membuat pemerintah daerah harus waspada dan bekerjasama dengan semua unsur. “Kita tidak dapat menyalahkan kondisi saat ini di mana arus globalisasi antar dunia begitu kencang. Pemerintah daerah melalui Kesbangpol harus selalu waspada dan melakukan langkah-langkah preventif melalui pemantauan orang asing bekerja sama dengan semua unsur dan stakeholder terkait . Hal ini juga dalam rangka menjaga kedaulatan Indonesia secara seutuhnya,” ungkapnya.
Sejalan dengan pernyataan Bupati Klungkung, Kasubdit Pengawasan Orang Asing Ditjen Polpum Dr. Andi Yusuf menerangkan bahwa orang asing selalu menjadi hal yang _urgent_ dan juga penting dalam setiap pembahasan dengan Komponen/Lembaga terkait. “Melalui forum ini diharapkan terjadi kesamaan persepsi tentang pengawasan orang asing antar stakeholder terkait,” pungkas Andi. # Salam Gema Santi (De_lana)