Indeks Demokrasi Inonesia (IDI) merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indeks ini merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap demokrasi politik yang sangat diperlukan untuk mengetahui secara nyata perkembangan demokrasi di Indonesia, termasuk di tingkat daerah. Oleh karena itu Pemkab Klungkung melalui Badan Kesbangpol pada tahun 2020 mendatang berupaya untuk mengukur IDI di kabupaten Klungkung, didahului dengan melakukan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkompeten dalam pengukuran IDI yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali serta Badan Kesbangpol Provinsi Bali hari Senin (18/11/2019).
Dalam konsultasi ke BPS Provinsi Bali, tim Konsultasi Kesbangpol Klungkung diterima oleh pejabat yang membidangi IDI AA Gd Dirga Kardita. Dijelaskan bahwa untuk pengukuran IDI dibutuhkan metode tertentu serta sumber data yang valid, untuk itu pihak Pemkab Klungkung diharapkan memohon rekomendasi kepada BPS Pusat.
“Untuk pengukuran IDI, Pemkab Klungkung bisa berkoordinasi dengan BPS Kabupaten Klungkung. BPS Provinsi Bali siap mendukung pengukuran IDI ini”, papar Gung Dirga.
Lebih lanjut Gung Dirga menyatakan, salah satu kendala dalam pengukuran IDI di kabupaten Klungkung adalah terbatasnya media cetak/koran yang akan digunakan sebagai sumber data. Sumber data lainnya yaitu berbagai regulasi yang telah diterbitkan oleh Pemkab Klungkung. Data yang diperoleh nantinya akan dibahas dalam focus group discussion (FGD) untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya sebagai sumber data.
Gung Dirga juga memaparkan bahwa IDI pertama kali dikembangkan pada tahun 2007, sedangkan penyusunan IDI periode kedua dimulai pada tahun 2009 yang menghasilkan indikator-indikator komponen IDI yang khas Indonesia. Hingga saat ini IDI menjadi satu-satunya ukuran kuantitatif untuk mengetahui kinerja demokrasi di suatu tingkat pemerintahan. Dengan diketahuinya IDI, Pemerintah Daerah nantinya dapat mengambil kebijakan untuk mempertahankan indeks demokrasi yang sudah baik dan meningkatkan indikator demokrasi yang masih kurang.
“Dengan adanya IDI target-target pembangunan demokrasi semakin terarah sehingga masyarakat semakin menikmati iklim yang demokratis”, pungkas Gung Dirga.
Konsultasi selanjutnya dilakukan dengan Badan Kesbangpol Provinsi Bali yang sebelum telah memfasilitasi pengukuran IDI provinsi Bali sejak beberapa tahun lalu. Diperoleh informasi bahwa pengukuran IDI diawali dengan penyebarluasan informasi tentang IDI kepada warga masyarakat yang diikuti dengan pembentukan kelompok kerja (pokja) untuk mengumpulkan data serta melakukan pengukuran IDI di mana BPS Provinsi Bali termasuk di dalamnya.
“Setelah diperoleh IDI, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui indikator-indikator yang dinilai masih kurang serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan”, papar sumber dari Badan Kesbangpol Provinsi Bali. #Salam Gema Santi