Pengukuran Indeks Stabilitas Politik Klungkung (Instapolku) yang merupakan salah satu inovasi Badan Kesbangpol Kabupaten Klungkung kembali diadakan pada tahun 2020 ini. Pengukuran pada tahun ini merupakan yang kedua kalinya, setelah yang pertama diadakan pada tahun 2019 yang lalu bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Udayana. Hasilnya pun cukup menggembirakan, di mana Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019.
Demikian terungkap dalam pemaparan dan peluncuran buku Instapolku tahun 2020 oleh Dekan FISIP Unud Dr. I Gusti Ngurah Bagus Sukaarjawa di depan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Klungkung di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Selasa (29/6/2021). Acara yang dibuka langsung oleh Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta ini bertajuk kegiatan pembinaan oleh Forkompimda Kabupaten Klungkung dalam rangka pembinaan pengawasan trantibmas dan stabilitas daerah yang dirangkaikan dengan Bulan Bung Karno III Tahun 2021 dengan mengambil tema “Implementasi Ajaran Bung Karno Dalam Mewujudkan Pembangunan dan Stabilitas Daerah”. Turut Wakil Bupati Made Kasta, Sekda Gede Putu Winastra, Anggota FORKOMPINDA, Tenaga Ahli Dekan FISIP Unud, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua MDA Klungkung, Camat se-Kabupaten Klungkung serta Perwakilan OPD se Kabupaten Klungkung.
Dalam paparannya Dekan Fisipol Universitas Udayana, Dr. I Gusti Ngurah Bagus Sukaarjawa mengatakan Indeks Stabilitas Politik (Instapol) Kabupaten Klungkung tahun 2020 mencapai 81,64 dalam skala indeks 0-100. Jika dibandingkan dengan Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung tahun 2019 yang mencapai 80,6; di tahun 2020 Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung secara umum mengalami peningkatan.
Menanggapi hasil tersebut, Bupati Suwirta mengatakan bahwa semua ini berkat koordinasi yang telah berjalan dengan baik antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan semua stakeholder termasuk seluruh OPD. Menurutnya apapun yang terjadi di kabupaten Klungkung adalah kewajiban dan tanggung jawab bersama.
“Hal ini sama halnya dengan ajaran dari Bung Karno yakni Trisakti. Dalam ajaran tersebut Bung Karno mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam Kebudayaan”, papar Bupati Suwirta.
Lebih lanjut Bupati Suwirta menjelaskan, berdaulat di bidang politik, setiap warga wajib memajukan daerahnya, bukan orang atau bangsa lain. Untuk itu warga harus menjadi ujung tombak didaerahnya sendiri. Berdikari di bidang ekonomi, rakyat harus bisa mandiri dan tidak hanya menengadahkan tangan. menggali semua potensi yang ada, serta membangun dimulai dari titik ungkit. Karena tidak bisa dipungkiri semua pembangunan membutuhkan dana yang bisa diraih dari titik ungkit tersebut.
“Berkat komunikasi dan kawalan dari Gubernur Bali ke pemerintah Pusat serta komunikasi kita dan beberapa OPD ke sejumlah Kementerian, akhirnya dua pelabuhan segitiga emas telah mulai dibangun. Saya apresiasi koordiniasi semua pihak kepada pemerintah maupun Kementerian yang telah berjalan dengan baik selama ini. jika bukan kita siapa lagi,” lanjut Bupati Suwirta.
Dalam sambutannya Bupati Suwirta juga menyinggung program pengentasan kemiskinan yang juga menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Klungkung. Istilah memberikan ikan atau bantuan langsung akan diganti dengan pemberian kail. Dengan memberi kail diharapkan para KK Miskin akan berusaha sendiri dengan tetap mendapat pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.#salamgemasanti