Ini Dia Daftar Ormas Yang Sudah Melaporkan Keberadaan Kepengurusan di Kabupaten Klungkung

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan mengamanatkan bahwa pengurus ormas melaporkan keberadaannya kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat. Pasal 8 dari PP ini memberi penegasan untuk ormas yang tidak berbadan hukum agar melaporkan keberadaan kepengurusan dengan melampirkan surat keterangan terdaftar (SKT) dan kepengurusan di daerah. Sedangkan pasal 9 ditujukan kepada  ormas berbadan hukum atau telah mendapatkan pengesahan badan hukum seperti Yayasan dan Perkumpulan, agar melaporkan keberadaan kepengurusan dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah.

Berdasarkan data di bidang Ideologi dan Wasbang Badan Kesbangpol Kabupaten Klungkung, hingga 31 Januari 2020 tercatat sebanyak 53 ormas di kabupaten Klungkung. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata belum semua ormas melengkapi dokumen yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 PP nomor 58 tahun 2016. Berikut disajikan data ormas yang telah melaporkan keberadaan kepengurusan per 31  Januari 2020

 Daftar Ormas Yang Sudah Melaporkan Keberadaan Kepengurusan di Kabupaten Klungkung

Dengan demikian masih banyak ormas yang belum melengkapi administrasinya, pihak Badan Kesbangpol pun segera akan mengadakan pendekatan kepada seluruh ormas yang melakukan aktivitasnya di kabupaten Klungkung, termasuk juga ormas-ormas yang selama ini belum tercatat di Badan Kesbangpol. #Salam Gema Santi